Path: Top > IndonesiaDLN > Muhammadiyah > JIPTUMM > Research_Report > DPP_Research > Internal_Research > Law_Faculty > 2002

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG N0.15 TAHUN 2002 TENTANG “ TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” TERHADAP KETENTUAN “RAHASIA BANK” DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN
DI INDONESIA

Heritage from JIPTUMM / 2003-06-03 11:59:26
Oleh : HERWASTUTI,SH,MSi, Law Faculty
Dibuat : 2003-06-03, dengan 1 file

Keyword : UU N0.15 TH/2002, PENCUCIAN UANG, RAHASIA BANK.
Subjek : Hukum Perundang-umdangan

Perkembangan dalam bidang perbankan semakin pesat. Hal ini dilatar belakangi adanya ekonomi global yang mana ikut mendorong munculnya tindak pidana pencucian uang (money laundrying) yang menggunakan sarana perbankan sebagai tempat pencucian uang.
Pencucian uang dimaksudkan untuk menghilangkan jejak uang yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan (uang haram), misalnya korupsi, penyelundupan, penyuapan, penjualan obat bius, dll., untuk dijadikan atau dicuci melalui sarana Penyedia Jasa Keuangan, misalnya Bank, Lembaga pembiayaan Perusahaan Effek, Pengelola Reksadana, Pedagang valuta asing, Dana Pensiun, dan Perusahaan Asuransi.
Akan tetapi selama ini yang sering digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah Lembaga Perbankan, hal ini dimungkinkan karena Lembaga Perbankan akses jangkauannya luas juga mudah dilakukan oleh setiap orang apalagi di dalam Undang-Undang Perbankan, nasabah diberikan perlindungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu mengenai Rahasia Bank.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu untuk mengetahui perspektif hukum terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2002. Sedangkan teknik pengambilan data yaitu dilakukan penelusuran dari media massa, media elektronik yaitu internet, studi komparasi dari beberapa literatur, penelusuran melalui Jurnal Hukum dan mengkaji Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Pencucian Uang.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) bahwa didalam UU No. 15 tahun 2002 judi tidak dimasukkan sebagai suatu hasil tindak pidana pencucian uang. (2) Pemberlakuan UU No. 15 tahun 2002 belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram di Indonesia. (3) Perspektif UU No. 15 tahun 2002 walaupun di dalam pasal 14 pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dikecualikan dari ketentuan Rahasia Bank, akan tetapi tidak efektif karena Indonesia belum mempunyai sistem/mekanisme pelacakan uang yang dilegalkan seperti halnya yang ada di Australia.

Deskripsi Alternatif :

Perkembangan dalam bidang perbankan semakin pesat. Hal ini dilatar belakangi adanya ekonomi global yang mana ikut mendorong munculnya tindak pidana pencucian uang (money laundrying) yang menggunakan sarana perbankan sebagai tempat pencucian uang.
Pencucian uang dimaksudkan untuk menghilangkan jejak uang yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan (uang haram), misalnya korupsi, penyelundupan, penyuapan, penjualan obat bius, dll., untuk dijadikan atau dicuci melalui sarana Penyedia Jasa Keuangan, misalnya Bank, Lembaga pembiayaan Perusahaan Effek, Pengelola Reksadana, Pedagang valuta asing, Dana Pensiun, dan Perusahaan Asuransi.
Akan tetapi selama ini yang sering digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah Lembaga Perbankan, hal ini dimungkinkan karena Lembaga Perbankan akses jangkauannya luas juga mudah dilakukan oleh setiap orang apalagi di dalam Undang-Undang Perbankan, nasabah diberikan perlindungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yaitu mengenai Rahasia Bank.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu untuk mengetahui perspektif hukum terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2002. Sedangkan teknik pengambilan data yaitu dilakukan penelusuran dari media massa, media elektronik yaitu internet, studi komparasi dari beberapa literatur, penelusuran melalui Jurnal Hukum dan mengkaji Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Pencucian Uang.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) bahwa didalam UU No. 15 tahun 2002 judi tidak dimasukkan sebagai suatu hasil tindak pidana pencucian uang. (2) Pemberlakuan UU No. 15 tahun 2002 belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram di Indonesia. (3) Perspektif UU No. 15 tahun 2002 walaupun di dalam pasal 14 pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dikecualikan dari ketentuan Rahasia Bank, akan tetapi tidak efektif karena Indonesia belum mempunyai sistem/mekanisme pelacakan uang yang dilegalkan seperti halnya yang ada di Australia.

Copyrights : Research Center Muhammadiyah University of Malang

Beri Komentar ?#(2) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJIPTUMM
OrganisasiLaw Faculty
Nama KontakM. Nasar
AlamatJl. Raya Telogomas No. 246
KotaMalang
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon+62-341-464318 ext 151
Fax
E-mail Administratordigilib@umm.ac.id
E-mail CKOdigilib@umm.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: lemlit@jiptumm